Created on 01 April 2013

Standar Operasional Prosedur (SOP)

PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR, 
SURAT KETERANGAN PENGGANTI YANG BERPENGHARGAAN SAMA 
DENGAN IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR 
( PERMENDIKNAS No. 59 Tahun 2008)
 
(1)  Pemohon mengajukan  Pengesahan  fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan 
pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB  kepada Kepala satuan 
pendidikan yang mengeluarkan ijazah/ STTB yang bersangkutan  dengan membawa 
Aslinya. 
(2) Apabila satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB sudah tidak 
beroperasi atau ditutup,  Pemohon  dapat  mengajukan  pengesahan fotokopi 
ijazah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan 
ijazah/STTB  kepada  kepala dinas  Pendidikan Kabupaten  Cq  Bidang  Satuan 
Pendidikan yang bersangkutan dengan membawa dokumen aslinya. 
(3) Khusus untuk ijazah/STTB SDLB, SMPLB, dan SMALB, apabila satuan pendidikan 
yang mengeluarkan ijazah/STTB sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan 
salinan/fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan pengganti yang berpenghargaan 
sama dengan ijazah/STTB dilakukan oleh  kepala dinas  Pendidikan    di provinsi 
satuan pendidikan yang bersangkutan. 
(4) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar 
negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal 
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. 
(5) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia 
dan sekolah internasional yang didirikan berdasarkan Keputusan  Bersama Menteri 
Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan Nomor 
SP/817/PD/XI/75, Nomor 060/O/1975, Nomor KEP-354a./HK/4/1975 tentang 
Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan 
Perwakilan Diplomatik dan Sekolah Internasional di Indonesia dilakukan oleh kepala 
sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan 
Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. 
 
Standar Operasional Prosedur (SOP)
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI YANG 
BERPENGHARGAAN SAMA DENGAN IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT 
BELAJAR.  (apabila ijazah/STTB yang asli hilang/musnah)
( PERMENDIKNAS No. 59 Tahun 2008)
Prosedur :
1.  Pemohon mengajukan permohonan tertulis Penerbitan Surat keterangan 
Pengganti Yang berpenghargaan Sama dengan Ijasah/Surat Tanda Tamat 
Belajar (STTB) kepada Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan  dengan 
melampirkan surat Keterangan Kehilangan dari pejabat yang berwenang, Pas 
Foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm 3 (tiga) lembar serta bukti-bukti lain yang syah
yang mendukung;
2.  Apabila satuan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan tidak beroperasi atau 
ditutup ; pemohon dapat mengajukan permohonan Penerbitan Surat keterangan 
Pengganti Yang berpenghargaan Sama dengan Ijasah/Surat Tanda Tamat 
Belajar (STTB) kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cq Bidang Satuan 
pendidikan yang menangani dengan membawa perlengkapan sesuai point 1 
diatas ;
3.  Kepala Satuan Pendidikan  yang bersangkutan akan  menerbitkan surat 
keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB
berdasarkan bukti-bukti yang syah ;
4.  Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada  point  (2)  akan menerbitkan surat 
keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB 
berdasarkan bukti-bukti yang syah ,bertanggung jawab dan menjamin bahwa 
penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan 
ijazah/STTB pernah menerima ijazah/ STTB yang berasal dari satuan pendidikan 
yang bersangkutan. 
Sub Bag Penyusunan Program
 
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pembaharuan ijin Operasional Sekolah Swasta TK/SD/SMP/SMA/SMK/MA
 
Dasar Hukum : 
1.  Surat Keputusan Bupati No. 52 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan sebagaian tugas dan 
kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten 
Banyuwangi
2.  Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 
421.7/405/429.102/2005 Tentang : Pembentukan Tim Penilai Ijin  Operasional 
Penyelenggaraan Sekolah Swasta 
Prosedur :
1.  Pengelola/Penyelenggara/Yayasan membuat surat Permohonan Perpanjangan Ijin 
Operasional Penyelenggaraan sekolah swasta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 
dilengkapi dengan persyaratan :
 
a.  Profil terbaru
b.  Foto copy SK.Kelembagaan 
c.  Foto copy Piagam Ijin  Operasional  Penyelenggaraan sekolah  swasta yang habis masa berlakunya
d.  Foto copy Piagam NSS/NIS/NPSN
e.  Foto copy Akta yayasan/lembaga penyelenggara
f.  Foto copy kepemilikan tanah/Surat keterangan dari pejabat yang berwenang
g.  Foto copy Piagam Akreditasi
 
2.  Permohonan disampaikan ke Bagian Umum/Persuratan /Subag Penyusunan Program
 
3.  Tim akan mengevaluasi ijin operasional penyelenggaran sekolah Swasta yang bersangkutan, 
dan selanjutnya  apabila  memenuhi syarat akan diusulkan penerbitan ijin  Operasional 
penyelenggaraan sekolah Swasta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab.Banyuwangi 
 
4.  Lama  Waktu  Penyelesaian  : Selambat-lambatnya 1 Minggu setelah  permohonan
diterima
 
5.  Tempat : Subbag Penyusunan Program ( sesuai dengan Peraturan Bupati No. 41 Tahun 
2011 )
6.  Biaya : -Tim Penilai Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Sekretariat : Sub Bag Penyusunan Program 
 
Standar Operasional Prosedur (SOP)
Prosedur Pengajuan ijin Pendirian Sekolah :
1.  Pemrakasa/penyelenggara/yayasan/Panitia :  mengajukan usul  rencana pendirian sekolah 
baru kepada  Bupati untuk sekolah negeri  dan Kepada  Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Banyuwangi untuk sekolah swasta;
2.  Setelah menerima masukan dari Tim Penilai serta hasil study kelayakan  atas rencana 
pendirian sekolah  baru  ;  Bupati dan atau  Kepala  Dinas Pendidikan    ;  akan memberikan
jawaban tentang persetujuan/penolakan  kepada  Pemrakasa/Penyelenggara/Panitia 
Pendiri sekolah Baru ;
3.  Setelah mendapatkan pertimbangan persetujuan. Pemrakasa/Panitia/Penyelenggara 
sekolah  :  mengajukan  usul pendirian sekolah dengan kelengkapan persyaratan yang 
ditetapkan  kepada  Bupati /  Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi Cq 
Sekretariat Tim Penilai Pendirian sekolah baru    Sub Bag Penyusunan Program  untuk 
diproses lebih lanjut
Waktu lama penyelesaian
1.  selambat-lambatnya 3 bulan  ; Pemrakasa/ Penyelenggara/ Panitia Pendiri sekolah  wajib 
menerina  tentang  persetujuan/penolakan  atas rencana pendirian  dari Dinas Pendidikan 
Kab.Banyuwangi,  berdasarkan  hasil study kelayakan, masukan dari tim penilai , rencana 
tata ruang ( RUTR) dan masukan dari instansi terkait ( untuk sekolah negeri )
2.  Selambat-lambatnya 2 tahun  Setelah mendapatkan pertimbangan persetujuan, Pemrakasa 
melalui panitia pendiri sekolah :  mengajukan usul pendirian  sekolah dengan kelengkapan 
persyaratan kepada  kepada Bupati untuk sekolah negeri dan  Kepala Dinas pendidikan 
untuk sekolah swasta 
3.  Selambat-lambatnya  1 minggu ,  Kepala Dinas Pendidikan  menetapkan  ijin  pendirian 
sekolah  swasta  yang memenuhi syarat dan  mengusulkan penetapan pendirian sekolah 
Negeri kepada Bupati
Sekretariat Tim Penilai
Sub Bag Penyusunan Program
STandar Operasional 
Prosedur (SOP)
Penambahan/pembukaan program /Bidang Sudy /Kompetensi 
Keahlian baru  SMK
Dasar Hukum : 
1.  Kepmendiknas No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru
2.  Kepmendiknas No. 188/636/KEP/429.012/2004 Tentang Pembentukan Tim Penilai 
Penditrian Sekolah Baru Negeri/Swasta
3.  Peaturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Persyaratan :
Sama dengan ijin Pendirian Sekolah
Prosedur
a.  Pemohon membuat Surat  Permohonan tertulis berupa Proposal beserta kelengkapan 
persyaratan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum tahun ajaran baru ;
b.  Proposal disampaikan oleh penyelenggara/Yayasan atau langsung oleh sekolah kepada 
Kepala Dinas Pendidikan Kab.Banyuwangi ;
c.  Tim Penilai akan melaksanakan Tinjau lapangan ke sekolah ;
d.  Kepala Dinas Pendidikan Kab.Banyuwangi akan menetapkan penambahan dan perubahan 
bidang/program keahlian pada SMK yang memenuhi syarat atas usul Tim Penilai ;
Waktu lama penyelesaian
1.  selambat-lambatnya 3 bulan  ;  Pemohon/lembaga  wajib menerina  jawaban  tentang 
persetujuan/penolakan  atas rencana  penambahan Program Studi  dari Dinas Pendidikan 
Kab.Banyuwangi,  berdasarkan  hasil study kelayakan, masukan dari tim penilai dan 
Rekomendasi dari instansi terkait ( untuk Program studi yang melibatkan institusi lain )
2.  Selambat-lambatnya  2  bulan  Setelah  lembaga/pemohon  mendapatkan  jawaban hasil 
tinjau lapangan ;  lembaga/Pemohon  :  wajib melengkapi   kekurangan   persyaratan kepada 
Kepala Dinas pendidikan 
3.  Selambat-lambatnya  1 minggu  dari pemenuhan kelengkapan persyaratan  ,  Kepala Dinas 
Pendidikan menetapkan ijin penmabahan program Study yang memenuhi syarat 
Tempat :  Sekretariat Tim Penilai Pendirian/ Penambahan Program Study  Baru Cq. Sub 
Bag Penyusunan Program

 

Menu Profil Dinas

Visitors Counter

28044
TodayToday126
YesterdayYesterday283
This_WeekThis_Week2066
This_MonthThis_Month126
All_DaysAll_Days28044

Kontak Kami

Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi

Jl. KH. Agus Salim No. 5 Banyuwangi

Telp/Fax (0333) 424680/429088

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video Sain & Teknologi