Created on 26 March 2013

Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi
Jl. KH. Agus Salim No. 5 Banyuwangi
Telp/Fax (0333) 424680/429088
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Administrator 1

 
Created on 26 March 2013

PEDOMAN UMUM PENDIRIAN

UNIT SEKOLAH BARU ( USB )

 

DASAR HUKUM

1.    Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

 

PERSYARATAN PENDIRIAN SEKOLAH

1.      Merupakan hasil study kelayakan dimana memuat ;

  1. Latar belakang dan tujuan pendirian sekolah,
  2. Bentuk dan nama sekolah,
  3. Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat,
  4. Sumber peserta didik,
  5. Guru dan tenaga kependidikan serta rencana pengembangannya,
  6. Sumber pembiayaan selama sekurang-kurangnya 5 tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional dan proyeksi aliran dana,
  7. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan,
  8. Peta pendidikan serta hasil study kelayakan
  9. Kesimpulan study kelayakan

2.  Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah ( RIPS ) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan. RIPS memuat materi pokok komponen sbb. :

  1. Visi dan misi
  2. Kurikulum
  3. Peserta didik
  4. Ketenagaan
  5. Sarana prasarana
  6. Organisasi
  7. Pembiayaan
  8. Manajemen sekolah
  9. Peran serta masyarakat
  10. Rencana pentahapan pelaksana

3.   Sumber peserta didik, tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan sesuai dengan SPM

4.      Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegiatan belajar muatan local. Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan cirri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

5.      penyelenggara berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan disekolah sekurang-kurangnya selama lima tahun

6.      Sarana prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal pada setiap jenjang pendidikan


PERSYARATAN PENDIRIAN

SEKOLAH BARU TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) SWASTA

 

DASAR HUKUM

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

 

PERSYARATAN

  1. Merupakan hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan
  2. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah ( RIPS ) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan
  3. Sarana prasarana sesuai dengan SPM : Memiliki gedung/ruang kelas minimal 2 ruang, ruang kantor, ruang guru, runag tata usaha, ruang kesehtan,KM/WC siswa, KM/WC guru, runag tunggu terbuka, runag terbuka/speeloods, runag perpustakaan
  4. Persyaratan  minimal sumber peserta didik, tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan sbb . :
    1. Sumber peserta didik  sekurang-kurangnya 10 siswa
    2. Tenaga kependidikan : 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru tamatan S-1
    3. Tenaga non kependidikan : 1 orang penjaga sekolah, 1 orang petugas kebersihan
  5. Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegiatan belajar muatan local. Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan cirri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.
  6. penyelenggara berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan disekolah sekurang-kurangnya selama lima tahun

 

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN

PEMBANGUNAN TAMAN KANAK-KANAK

( TK ) PEMBINA DI KECAMATAN

 

DASAR HUKUM

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  2. Petunjuk teknis pemberian  bantuan pembangunan TK Pembina Kecamatan dan Mebelair Dinas Pendidikan Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun 2006

 

KRITERIA PEMBANGUNAN TK PEMBINA KECAMATAN

  1. Memiliki tanah siap bangun minimal seluas ± 1.500 m² yang didukung dengan bukti kepemilikan tanah ( sertifikat hak milik/petok D) atas nama pemerintah
  2. Suratpernyataan dari Bupati tentang kesediaan pembangunan TK Pembina kecamatan
  3. Suratpernyataan dari kecamatan/pamong desa tentang status tanah
  4. Di wilayah kecamatan tersebut belum ada TK Negeri Pembina
  5. Pemerintah Kabupaten sanggup memberikan kontribusi dana pendamping minimal 10 % dari dana subsidi atau minimal Rp. 50 juta ( lima puluh juta rupiah ) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari bupati
  6. Lokasi tanah di pusat hunian penduduk atau memiliki propek akan menjadi pusat pemukiman penduduk , dengan memperhatikan factor keamanan, kebersihan dan kenyamanan bagi anak usia kanak-kanak
  7. Lokasi pembangunan TK hendaknya tidak berdekatan dengan tebing, makam, jaringan listrik tegangan tinggi, pabrik,tempat pembuangan akhir sampah
  8. Pemerintah Kabupaten sanggup melanjutkan penyelesaian pembangunan TK. Pembina kecamatan dengan dana APBD dan sanggup menyediakan dana operasional penyelenggaraan TK yang dibuktikan dengan Surat pernyatan bupati.

 

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN

PENGEMBANGAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

MENJADI TAMAN KANAK-KANAK PEMBINA DI KECAMATAN

 

  1. Telah memiliki ijin operasional minimal 3 ( tiga ) tahun
  2. Menyelenggarakan kelompok A dan B dengan jumlah anak didik 40 anak
  3. Memiliki tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan TK baik kepala TK, guru, petugas tata usaha dan pembantu wanita
  4. Lahan/lokasi siap bangun minimal 1.500 M²  yang didukung bukti kepemilikan tanah (sertifikat hak milik atas nama yayasan )
  5. Telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten sebagai TK Pembina Kecamatan
  6. Bersedia memberikan kontribusi pendamping minimal 10 % dari daa subsidi yang akan diterima dibulikan dengan surat penyataan dari ketua yayasan dan komite sekolah, sehingga pada akhir pembangunan TK selesai dilaksanakan audit oleh pemeriksa/bawasda nilai bangunan dan mebelair minimal bertambah 10 % dari nilai subsidi yang diterima.
  7. Yayasan sanggup melanjutkan penyelesaian pembangunan TK. Pembina kecamatan dengan dana APBD dan sanggup menyediakan dana operasional penyelenggaraan TK yang dibuktikan dengan Surat pernyatan Ketua yayasan.
  8. Kesanggupan yayasan untuk menampung minimal 30% anak usia TK yang tidak mampu.

PENYUSUNAN PROPOSAL

 

1.           PENDAHULUAN

2.           GAMBARAN UMUM KAB/KOTA

3.           DASAR DAN TUJUAN PENGEMBANGAN

4.           KONDISI TANAH DAN STATUS TANAH

5.           LETAK TANAH/LAY OUT

6.           RENCANA PEMBANGUNAN TK. PEMBINA

7.           PENUTUP

8.           LAMPIRAN

 


PERSYARATAN PENDIRIAN

SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR

( SD ) SWASTA

 

DASAR HUKUM

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

 

PERSYARATAN

  1. Merupakan hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan
  2. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah ( RIPS ) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan
  3. Sarana prasarana sesuai dengan SPM : Memiliki gedung/ruang kelas minimal 3 ruang, KM/WC guru,KM/WC siswa, ruang perpustakaan dan luas tanah minimal 3.000 m2
  4. Persyaratan  minimal sumber peserta didik, tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan sbb . :
    1. a.      Sumber peserta didik  sekurang-kurangnya 10 siswa
    2. b.      Tenaga kependidikan : 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru tamatan minimal D-2 PGSD untuk setiap kelas, 1 orang guru agama dan 1 orag guru penjaskes
    3. c.       Tenaga non kependidikan : 1 orang penjaga sekolah, 1 orang petugas TU
  5. Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegiatan belajar muatan local. Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.
  6. Penyelenggara berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan disekolah sekurang-kurangnya selama lima tahun
  7. Penyelenggara sekolah yang berbadan hukum/Akta yayasan dan bukti registrasi dari Departemen kehakiman dan HAM

 


POLA  PENDIDIKAN DASAR TERPADU

SD - SMP  SATU ATAP

 

DASAR HUKUM

 

  1. Undang-Undang no. 20 tahun 2003  tentang sistim pendidikan nasional
  2. Pedoman pengelolaan  SD-SMP SATU ATAP Departemen pendidikan nasional Direktorat pendidikan dasar dan menengah direktorat Pendidikan lanjutan pertama 2005

Pada tahap awal pola ini dikembangkan untuk menuntaskan program wajar dikdas 9 tahun sehubungan dengan hal tersebut maka ;

 

  1. Pendidikan Dasar Terpadu ( SD-SMP satu atap ) dikembangkan didaerah terpencil, terisolir dan daerah yang siswanya terpencar-pencar karena kondisi geografis atau letak pemukiman yang terpencar
  2. SD – SMP satu atap dikembangkan pada SD yang lulusannya tiap tahun relatif sedikit, sehingga bila dibangun unit sekolah baru diperkirakan tidak efisien, lulusan SD rata-rata tiap tahun tidak lebih dari 40 anak
  3. SD atau lingkungan sekitarnya memiliki kemungkinan untuk dikembangkan fasilitas pendidikan antara lain ruang belajar
  4. SMP terdekat tidak terjangkau oleh tamatan SD tersebut
  5. Minat dan peran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya cukup tinggi
  6. Pemda bersedia untuk menambah tenaga kependidikan dengan memadai dan menyediakan biaya operasionalnya mulai tahun ke 2 pengoperasiannya
  7. Diutamakan daerah yang APK nya masih rendah
  8. SD yang diverifikasikan untuk ditetapkan sebagai lokasi pengembangan SD-SMP SATU ATAP diperoleh dari peta SD terpencil yang dimilki pusat yaitu direktorat TK/SD dan atau usulan Bupati mengenai SD yang cocok dikembangkan menjadi SD-SMP satu atap

 


PERSYARATAN PENDIDIKAN DASAR TERPADU

SD-SMP  SATU ATAP

 

DASAR HUKUM

 

  1. Undang-Undang no. 20 tahun 2003  tentang sistim pendidikan nasional
  2. Pedoman pengelolaan  SD-SMP SATU ATAP Departemen pendidikan nasional Direktorat pendidikan dasar dan menengah direktorat Pendidikan lanjutan pertama 2005

 

PERSYARATAN

  1. SD terletak didaerah terpencil , terisolir dan relative sulit dijangkau
  2. lulusan SD didaerah tersebut sebagian besar tidak melanjutkan minimal 60% tidak melanjutkan dan secara nominal masksimal 40 anak
  3. belum ada SMP baik negeri maupun swasta atau yang sederajat yang dapat terjangkau
  4. SD terdekat tidak ada atau ada tetapi jumlah lulusan secara keseluruhan sedikit
  5. SDM yang berkualitas sebagai tenaga kependidikan tingkat sMP pada daerah dimana SD berlokasi sangat terbatas

Kriteria khusus

  1. Pada lokasi SD tersebut telah tersedia bangunan dan atau lahan yang memungkinkan untuk dikembangkan prasarana tambahan
  2. Sambil menunggu tenaga yang diusahakan pemerintah kabupaten ada kesangupan  tenaga guru dan tenaga terdidik disekitarnya untuk mengatasi sementara kebutuhan tenaga yang diperlukan
  3. Adanya kesanggupan dari pemerintah kabupaten untuk mengadakan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dan menyediakan anggaran biaya operasional SMP yang bersangkutan mulai tahun kedua
  4. Urutan bobot untuk penentuan SD mana  yang menjadi urutan prioritas bobot tertinggi adalah 1) calon siswa 2) lokasi yaitu tingkat keterpencilannya dan 3 ) kesanggupan pemda untuk menunjang biaya operasional selanjutnya.

 

 

MODEL PENGELOLAAN

SD-SMP SATU ATAP

 

  1. Pendidikan Dasar Terpadu dengan dua pengelola
    1. SD dan SMP merupakan dua satuan pendidikan yang memiliki hubungan herarkis dalam system penerimaan siswa baru
    2. Memiliki dua kepala sekolah, memiliki guru sebagai dewan guru yang berdiri sendiri/terpisah
    3. Perpindahan dari kelas VI tetap melalui PSB tetapi lebih sederhana karena memiliki herarkis. Bahkan secara ekstrim dapat disebut merupakan mutasi mirip kenaikan kelas, namun harus lebih dahulu lulus ujian akhir  SD  sesuai dengan ketentuan yang ada
    4. Bila terdiri dari satu atau beberapa SD dan satu SMP, maka daya tampung  SMP minimal sesuai dengan jumlah tamatan SD –nya. Pola ini sudah berjalan pada beberapa sekolah swasta yang memiliki kampus pendidikan sejak SD, SMP bahkan sampai SMA
  2. Pendidikan Dasar Terpadu dengan satu pengelola
    1. PadaSDdan SMP model ini pindahan dari kelas VI kekelas VII ( kelas I SMP) dilakukan dengan sistim PSB tetapi karena satu pengelola maka prosedurnya menjadi lebih sederhana
    2. SD-SMP dikelola terpadu oleh satu pengelola
    3. Guru sepanjang memungkinkan dapat mengajar di SD dan juga di SMP
    4. Bisa terdiri dari satu SD dan satu SMP baik sejak awal ataupun karena melalui proses regrouping. Pola satu atap dengan satu pengelola ini sudah diterapkan pada SLB maupun sekolah Indonesia diluar negeri.

Model pengelolaan SD-SMP satu atap ini diserahkan kepada masing-masing Kabupaten dengan memperhatikan aspek efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan kondisi daerah masing - masing (terutama kemampuan keuangan )

 

       3.  Kelembagaan Pendidikan Dasar Terpadu

  1. Lembaga dari SD-SMP satu atap dengan dua pengelola tetap terdiri dari dua lembaga yaitu sD dan SMP dengan dua kepala sekolah
  2. Lembaga dari SD-SMP satu atap dengan satu pengelola tetap terdiri dari dua lembaga yaitu SD dan SMP tetapi kepala sekolah hanya satu,sedang wakilnya dua yaitu wakil yang menangani yang menangani SD dan wakil kepala yang membawahi SMP.kelembagaan dan pengelolaan ini seperti ini sama dengan kelembagaan pada SLB dan sekolah Indonesia di luar negeri.
  3. Lembaga SD-SMP satu atap satu lembaga tidak dimungkinkan, karena dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional dengan tegas dinyatakan bahwa satuan pada jenjang pendidikan dasar adalah SD dan SMP atau bentuk lain yang sederajat

 


PEDOMAN

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU ( USB )

BLOCK GRANT SMP NEGERI

 

DASAR HUKUM

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  2. Petunjuk pelaksanaan Pembangunan USB SMP Dirjen Dikdasmen Depdiknas 2002

 

PERSYARATAN UMUM

  1. Merupakan hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan
  2. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah ( RIPS ) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan
  3. Menyediakan Tanah ( Hibah/wakaf atau  membeli ) atas nama Pemerintah daerah/Dinas Pendidikan Kabupaten dengan status tanah sertifikat atau dalam proses pengurusan sertifikat yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari BPN setempat sekurang-kurangnya seluas 6.000 m2 untuk tipe C, 9.000 m2 tipe B dan tipe A
  4. Adanya Dukungan Pemerintah Kabupaten melalui jaminan kelancaran operasional USB melalui penyediaan Kepala Sekolah, Guru dan Staf administrasi sesuai dengan kualifikasi minimum yang diterapkan pemerintah ( SPM ) dan mengalokasikan dana pada anggaran Belanja Dinas pendidikan mulai tahun ajaran berikutnya.
  5. Adanya Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam kelancaran operasional USB melalui penyediaan buku, alat, bahan dan biaya operasional sekolah yang memadai  ( acuan SPM  ) mulai tahun berikutnya
  6. Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembangunan USB SMP /dana pendamping minimal 30 % dari dana yang diterima
  7. Adanya jaminan tidak akan memberi ijin membangun SMP/MTs baru dalam radius 5 Km dari lokasi USB
  8. Adanya dukungan tertulis dari anggota masyarakat minimal 3 orang ,tokoh masyarakat 3 orang ,  3 tokoh pemuda, 3 Kepala Desa, 1 pengawas sekolah dan Kepala Dinas pendidikan /Dewan pendidikan
  9. Ploting lokasi Sekolah pada peta Kabupaten/Kecamatan
  10. Data APK Kabupaten per kecamatan
  11. Data Analisis ketersediaan siswa
  12. Data SMP/MTs Negeri/swasta dalam radius 5 Km dari lokasi US

 

PERSYARATAN KHUSUS

TENTANG LOKASI

PENERIMA BLOCK GRANT USB SMP NEGERI

 

  1. Prioritas pembanguan gedung USB diberikan pada daerah miskin, pedesaan dan terpencil
  2. Berada di kecamatan dengan APK atau tingkat angka transisi dari SD ke SLTP rendah ( < 80 % )
  3. Berada diarea yang sesuai dengan rencana umum tata ruang kecamatan
  4. Sesuai dengan prioritas pada rencana tahunan pembangunan USB SLTP berdasarkan pemetaan sekolah  tingkat Kabupaten
  5. Tidak ada SLTP/MTs negeri dalam radius 5 Km dari lokasi USB yang diusulkan dan pemkab tidak akan membangun SLTP/MTs lainnya dalam radius 5 km kecuali calon siswa yang jumlahnya paling tidak 30 % melebihi daya tampung yang ada USB
  6. Lahan/site plan harus memenuhi criteria sebagai berikut
    1. Kemiringan tanah kurang 15 %
    2. Mudah dijangkau oleh siswa
    3. Bebas banjir, genangan air, rawa dan potensi longsor
    4. Tersedia sumber air bersih
    5. Tersedia jalan masuk yang memadai
    6. Terletak disekitar pemukiman penduduk
    7. Bebas dari gangguan suara, bau dan keramaian seperti pasar, pusat hiburan dan lain-lain
    8. Bebas dari jaringan listrik tegangan tinggi
    9. Subur mudah ditumbuhi tanaman untuk kebun percobaan maupun untuk kenyamanan dan keindahan lingkungan
  7. Permohonan lembaga untuk setiap USB disertai dengan piloting lokasi sekolah pada peta di Kabupaten dengan menyertakan gambar-gambar sbb . ;
    1.  Adanya batas setiap wilayah Kabupaten dan setiap wilayah kecamatan
    2. Sungai , jembatan da jalan utama
    3. Pusat kabupaten, kecamatan da kota-kota lain serta desa sekitar
    4. SD/MI baik negeri/swasta yang ada
    5. SLTP/MTs baik negeri maupun swasta yang ada
    6. Lokasi SLTP/MTs negeri/swasta yang akan dibangun
 

PERSYARATAN

PENERIMA BLOCK GRANT USB SMP SWASTA

 

  1. Yayasan harus telah didirikan minimal 5 tahun dengan akte notaries
  2. yayasan telah melakukan kegiatan pendidikan formal selama minimal 5 tahun dengan status operasional minimal diakui/nilai C
  3. Biaya pendidikan di lembaga tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat setempat
  4. Mendapat dukungan dari masyrakat sekitar berupa pernyataan tentang keberadaan yayasan, kinerja dan manfaatnya bagi masyarakat miskin
  5. Menyediakan lahan siap bangun milik sendiri minimum seluas 6.000 m2, kepemilikan dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah oleh instansi berwenang, lahan terletak didaerah miskin dan pedesaan. Untuk menghindari kemungkinan adanya permasalahan dikemudian hari tanah tersebut bukan dari hibah.
  6. Tersedianya guru, kepala sekolah dan staf administrasi dengan kualifikasi sesuai dengan kualifikasi minimum yang ditetapkan oleh pemerintah ( acuan SPM )
  7. Menjamin kelancaran operasional USB melalui penyediaan buku, alat bahan dan biaya operasional sekolah yang memadai ( acuan SPM) dengan membuat rencana operasional USB termasuk draf RAPBS tahun pertama beserta sumber dana yang jelas ( sumber dana dari orang tua disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat setempat/miskin dan pedesaaan )
  8. Menjamin dapat merekrut siswa baru minimum 30 siswa untuk USB tipe E dan 60 siswa untuk tipe D setiap tahun
  9. Mempunyai kebijakan khusus yang dapat menjamin keadilan bagi keluarga miskin untuk mendapat kesempatan pendidikan
  10. Menjamin sekolah dapat beroperasi dalam jangka waktu 20 tahun sesuai dengan SPM dari Depdiknas, jaminan ini dinyatakan dalam perjanjian antara yayasan dengan pemerintah Kabupaten yang disyahkan notaries.
  11. Menyusun rencana pengelolaan USB dalam jangka 20 tahun ( acuan SPM ) kedepan yang dinilai dan diverifikasi oleh Dinas pendidikan Propinsi.
  12. Mendapat dukungan tertulis tenteng kebutuhan didirikannya sekolah minimal 3 nggota masyarakat, 3 tokoh masyarakat, 3 tokoh pemuda, 3 kepala desa, 1 pengawas sekolah dan kepala dinas pendidikan Kabupaten

PEDOMAN

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU ( USB )

SMP  SEKOLAH SWASTA

 

DASAR HUKUM

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

 

PERSYARATAN UMUM

  1. Hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan
  2. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah ( RIPS ) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan
  3. Menyediakan Tanah ( Hibah/wakaf atau  membeli ) atas nama yayasan/penyelenggara sekolah  atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan
  4. Tersedianya calon siswa berdasarkan study kelayakan sekurang-kurangnya 20 anak
  5. Penyediaan tenaga kependidikan :
    1. 1 orang kepala sekolah,
    2. 1 orang guru minimal tamatan D-3 sesuai dengan bidangnya unuk setiap mata pelajaran
    3. 1 orang guru bimbingan/konseling sesuai dengan latar belakang pendidikannya
  6. Penyediaan tenaga non kependidikan : 1 orang penjaga sekolah dan 1 orang tenaga Tata usaha
  7. Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegaitan belajar muatan lokal
  8. Penyediaan pembiayaan disertakan refenrensi Bank yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan sekurang-kurangnya selama 5 tahun
  9. Penyelenggara sekolah yang berbadan hukum/Akta yayasan dan bukti registrasi dari Departemen kehakiman dan HAM

 

 

PERSYARATAN PENERIMA

BLOCK GRANT

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU ( USB ) SMA NEGERI

 

DASAR HUKUM

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  2. Pedoman Pelaksanaan Block Grant 2006 Pendirian Unit Sekolah Baru ( USB ) SMA 2006 Direktorat Jendral Dikdasmen Depdiknas

 

PERSYARATAN

  1. Tersedianya Tanah ( Hibah/Wakaf atau  membeli ) atas nama Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Kabupaten dengan status tanah sertifikat atu dalam proses pengurusan sertifikat yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari BPN setempat sekurang-kurangnya seluas 10.000 m2
  2. Merupakan study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan
  3. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah ( RIPS ) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan
  4. Dukungan Pemerintah Kabupaten dengan menyediakan dana sharing/pendamping minimal 25 % dari dana yang diterima.dana sharing dapat berupa dana,bangunan yang sudah dikerjakan,bahan atau dan tenaga. Dalam penyedian dana sharing harus sudah dialokasikan pada tahun anggaran tersebut.
  5. Adanya dukungan masyarakat
  6. Sesuai dengan pemetaan pendidikan
  7. Diutamakan untuk daerah yang APK nya rendah, daerah terpencil atau daerah diwilayah perbatasan antar Negara yang memerlukan layanan pendidikan SMA
  8. Tersedianya tenaga kependidikan : kepala sekolah, guru mata pelajaran dan pembimbing,tenaga administrasi dan pengadaan mebelair, alat penunjang pendidikan, buku dan penyediaan biaya operasional sesuai dengan SPM oleh pemerintah kabupaten dan wajib diproses pengadaannya secara simultan bersamaan dengan proses pembangunan unit gedung baru,sehingga pada saat gedung selesai dibangun sekolah dapat berfungsi 100 %.
  9. Memberi masukan kepada konsultan perencana yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi dalam membuat gambar perencanaan pembangunan
  10. Pembangunan dilaksanakan secara swakelola baik untuk dana block grant maupun dana sharing
 
 

PERSYARATAN KHUSUS LAHAN

  1. Sesuai dengan criteria pembakuan yang ditentukan Dirjen Dikdasmen Depdiknas ,Tanah tersebut antara lain : Luas tanah sekurang-kurangnya 10.000 m2 ( tidak terpisah-pisah )
  2. Kondisi tanah harus siap bangun:
    1. Status lahan relatif datar (tidak berbukit)
    2. Tidak terdapat tebing curam yang dapat menimbulkan bahaya longsor
    3. Tidak berada didaerah  aliran sungai ( DAS )
    4. Bukan daeah resapan air dan bebas banjir
    5. Bukan merupakan hutan lindung dan daerah purbakala
    6. Lahan bukan bekas tanah pekuburan atau bekas timbunan sampah/limbah kimia
    7. Subur mudah ditumbuhi tanaman untuk kebun percobaan maupun untuk kenyamanan dan keindahan lingkungan
    8. Lokasi lahan tidak berdekatan dengan daerah lokalisasi/tempat perbuatan a susila
    9. Kemudahan mendapatkan sumber air bersih ( termasuk air minum  dari PDAM atau air tanh atau air permukaan atau air hujan
    10. Kemudahan drainase untuk saluran pembuangan air hujan saluran pembuangan air kotor/limbah berkapasitas cukup
    11. Lokasi harus mudah dicapai dengan dengan kendaraan roda 4
    12. Kemudahan jaringan/penyediaan jaringan listrik
    13. Kemudahan penyambungan jaringan telekomunikasi

 


PROSES PENGAJUAN BANTUAN

IMBAL SWADAYA PEMBANGUNAN

 UNIT SEKOLAH BARU ( USB ) SMA NEGERI

 

DASAR HUKUM

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Petunjuk Pelaksanaan
  2. Pedoman Pelaksanaan Block Grant 2006 Pendirian Unit Sekolah Baru ( USB ) SMA 2006 Direktorat Jendral Dikdasmen Depdiknas

 

PROSES PENGAJUAN  IMBAL SWADAYA USB SMA

  1. Proposal administasi Pendirian USB SMA yang telah disyahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dilengkapi dengan hasil Study kelayakan dan RIPS
  2. Surat Pernyataan Kesanggupan Dana pendamping dari Bupati/dibuktikan adanya DASK sebesar minimal 25 %  dengan dana imbal swadaya yang akan diterima
  3. Suratdukungan Rencana Biaya Pengadaan Operasional dari Bupati
  4. Surat Keputusan Pengangkatan Tim pendirian USB SMA
  5. Surat Keputusan pengangkatan Panitia pembangunan  Gedung SMA
  6. Foto copy Nomor Rekening Bank Pemerintah an .Dinas Pendidikan
  7. Foto copy kelembagaan sekolah ( Pembukaan Unit Sekolah Baru )
  8. Foto copy Pengangkatan/penunjukan Kepala sekolah definitive
  9. Suratpernyataan sanggup menyediakan tenaga guru mata pelajaran dan tenaga administrasi
  10. Suratpernyataan Pengadaan buku
  11. Surat Keterangan tanah/sertifikat tanah
  12. Gambar situasi lokasi /daerah lokasi USB SMA
  13. Gambar siteplan/Blok plan yang dibuat oleh Konsultan perecana yang ditunjuk oleh Dinas
  14. RAB

 

 

PEDOMAN

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU ( USB )

SMA  SEKOLAH SWASTA

 

DASAR HUKUM

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

 

PERSYARATAN UMUM

  1. Hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan
  2. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah ( RIPS ) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan
  3. Menyediakan Tanah ( Hibah/wakaf atau  membeli ) atas nama yayasan/penyelenggara sekolah  atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan
  4. Tersedianya calon siswa berdasarkan study kelayakan sekurang-kurangnya 20 anak
  5. Penyediaan tenaga kependidikan : 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru minimal tamatan S-1 sesuai dengan bidangnya unuk setiap mata pelajaran serta 1 orang guru bimbingan/konseling sesuai dengan latar belakang pendidikannya
  6. Penyediaan tenaga non kependidikan : 1 orang penjaga sekolah dan 1 orang tenaga Tata usaha
  7. Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegaitan belajar muatan local
  8. Penyediaan pembiayaan disertakan refenrensi Bank yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaansekurang-kurangnya selama 5 tahun
  9. Penyelenggara sekolah yang berbadan hukum/Akta yayasan dan bukti registrasi dari Departemen kehakiman dan HAM

 


PEDOMAN

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU ( USB ) SMK NEGERI

 

DASAR HUKUM

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  2. Pedoman Penyusunan Proposal Pendirian USB SMK Dirjektorat  Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas 2005
  3. Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Unit Sekolah Baru ( USB ) SMK

 

PERSYARATAN

  1. Menyediakan Tanah untuk lokasi pembangunan gedung USB.
  2. Penyediaan tersebut dapat dilakukan melalui : Hibah, membeli atau menggunakan tanah yang telah tersedia oleh Pemerintah daerah dengan bukti sah kepemilikan atas nama Dinas Pendidikan atau Pemerintah daerah dengan luas tanah 1.5 ha ( 15.000 m2)
  3. Melaksanakan study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan anama sekolah, dukungan masyrakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan
  4. Menyusun Rencana Induk pengembangan Sekolah ( RIPS ) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan
  5. Sesuai dengan pemetaan pendidikan
  6. Pembukaan /pemilihan program dilakukan atas dasar kesesuaian kebutuhan tenaga kerja daerah tersebut serta potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah minimal 2 program
  7. Program Keahlian yang akan dibuka mengacu pada potensi sumber daya alam yang akan dikembangkan dengan sector unggulan ( merupakan hasil Re-engenering )
  8. Adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha dan Dunia Industri dan unit produksi yang akan dikembangkan sekolah untuk membantu kelancaran terlaksananya Pendidikan Sistim Ganda
  9. Dukungan Pemerintah Kabupaten ; menjelaskan hal-hal yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah baik fisik maupun non fisik serta dukungan dana dalam rangka pembangunan USB SMK /dana pendamping selama 3 tahun berturut-turut dengan rincian : tahun pertama  sebesar Rp. 500 juta kedua Rp.500 juta dan tahun ketiga Rp. 500 juta atau  minimal sama dengan bantuan yang diterima
  10. Menyusun proposal  USB

 

SISTIMATIKA PROPOSAL USB SMK

( dasar buku petunjuk pendirian USB SMK melalui dana subsidi direktorat pendidikan menengah kejuruandepdiknas 2003 )

 

I.       Bagian depan meliputi :

  • Halaman sampul /cover
  • Halaman identitas calon USB – SMK
  • Halaman pengesahan
  • Halaman kata pengantar
  • Halaman daftar isi

II.     Bagian isi meliputi :

  • Bab I Pendahuluan

A.    Latar belakang

B.     Visi dan misi

C.    Tujuan dan sasaran

  • Bab II Pendahuluan

A.    Kekuatan dan kelemahan internal

B.     Peluang dan Hambatan ekstrenal

C.    Permasalahan dan alternative pemecahan

  • Bab III Program keahlian yang diusulkan

A.    Daftar program keahlian yang dibutuhkan wilayah

B.     Program keahlian yang akan dibuka dan komposisi kelas

  • Bab IV Analisis kebutuhan sumber daya pendidikan untukmendukung program keahlian yang dibuka

A.          Kurikulum

B.           Peserta didik

C.          Ketenagaan

D.          Sarana prasarana

E.           Organisasi

F.            Pembiayaan

G.          Manajemen sekolah

H.          Peran serta masyarakat

I.             Potensi lapangan kerja

  • Bab V Rencana pentahapan pelaksanaan dan pendanaan
  • Bab VI Penutup

Lampiran

  1. SuratPernyataan kesanggupan menyedikan dana pendamping disertakan foto copy DASK/DPA SKPD
  2. SK Tim Pendiri USB SMK
  3. Hasil study kelayakan
  4. RIPS
  5. Suratbukti kepemilikan tanah

 


SISTEMATIKA PENYUSUNAN STUDY KELAYAKAN USB SMK NEGERI

( dasar buku petunjuk pendirian USB SMK melalui dana subsidi direktorat pendidikan menengah kejuruan depdiknas 2003 )

  1. Daftar isi
  2. Kata pengantar
  3. Daftar table
  4. Daftar istilah/singkatan
  5. Daftar dokumen rujukan terkait

Bab I Pendahuluan

A.        latar belakang

B.         Dasar hukum

C.         Tujuan

D.        Ruang lingkup

BAB II Program dan tujuan SMK

A.    Sekolah Menengah Kejuruan

B.    Sertifikasi Kompetensi tamatan

BAB III Kerangka konsep study kelayakan

A.   Pengertian Study kelayakn

B.    Data dan informasi

C.    Metode analisis

D.    Standart Rujukan

BAB IV Pelaksanaan study kelayakan

A.   Persiapan study kelayakan

B.    Pelaksanaan study kelayakan

BAB V Penyusunan naskah study kelayakan

A.        latar belakang dan tujuan pendirian sekolah

B.        Bentuk dan nama sekolah

C.        Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat

D.        Sumber peserta didik

E.        Guru dan tenaga kependidikan serta recana pengembangannya

F.        Sumber pembiayaan

G.       Fasilitas lingkungan penunjang penyel.pendidikan

H.       Peta pendidikan

I.         Data DU/DI dan kebutuhan tenaga kerja

J.        Ksesimpulan study kelayakan

BAB VI Penlaian naskah study kelayakan

A.        Tim Penilai

B.         Prosedur


PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN

IMBAL SWADAYA PEMBANGUNAN

 UNIT SEKOLAH BARU ( USB ) SMK NEGERI

 

DASAR HUKUM

  1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah Petunjuk Pelaksanaan
  2. Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru ( USB ) SMK Direktorat Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas 2004

 

PERSYARATAN PENERIMA IMBAL SWADAYA USB SMK

  1. Proposal Pendirian USB SMK yang dilengkapi dengan hasil Study kelayakan dan RIPS
  2. Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan Dana pendamping dari Bupati/dibuktikan adanya DASK sebesar sama nilainya dengan dana imbal swadaya
  4. Suratdukungan Rencana Biaya Pengadaan Operasional dari Bupati
  5. Surat Keputusan Pengangkatan Tim pendirian USB SMK dari Dinas Pendidikan
  6. Foto copy Nomor Rekening Bank Pemerintah an. Ketua dan Bendahara
  7. Suratdukungan dari DUDI
  8. Surat Keterangan tanah/sertifikat tanah
  9. Gambar situasi lokasi /daerah lokasi USB SMK
  10. Gambar siteplan/Block plan

PEDOMAN PENDIRIAN

SMK KECIL KELAS JAUH

DI PONDOK PESANTREN/INSTITUSI LAIN

 

PERSYARATAN

  1. Lembaga berbadan hukum
  2. Tersedia ruang teori dan praktek baik yang dimiliki sendiri maupun melalui out sourcing
  3. Tersedia Guru adaptif,Normatif dan Produktif baik yang dimiliki sendiri maupun out sourching
  4. Adanya MOU dengan SMK Induk
  5. Mempunyai rencana pengembangan
  6. Mendapat persetujuan /rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten
  7. Pondok Pesantren atau institusi lain yang belum memiliki SMK
  8. Sanggup menerima siswa baru minimal 1 program keahlian dengan jumlah siswa minimal 36 siswa per kelas
  9. Adanya kesanggupan dan Pemda/Yayasan menyediakan dana pendamping dengan nilai dana imbal dari pusat yang diselesaikan maksimal dalam 3 tahun

 


PEDOMAN PENDIRIAN

SMK KECIL DI SMP/SMK TERPADU

 

PERSYARATAN

  1. Adanya SK Bupati tentang UPT SMK Negeri
  2. Adanya Surat pernyataan Bupati tentang dana pendamping yang harus disiapkan untuk 2 tahun serta adanya jaminan penyedian dana investasi dan operasional pada tahun berikutnya
  3. AdanyaSKkepala sekolah
  4. Ada SK Komite sekolah
  5. Diprioritaskan unuk SMP Negeri yang memiliki lahan kososng minimal 5000 m2 yang menyatu dengan lokasi SMP dilampiri dengan gambar master plan SMK
  6. Program keahlian yang diselenggarakan minimal 2 program
  7. Keahlian yang berbasis produksi
  8. Sanggup menerima siswa baru pada tahun pelajaran berjalan
 
Created on 26 March 2013

A.  PENDAHULUAN

1.  VISI

“TERLAKSANANYA LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN UNTUK MEMBENTUK MANUSIA BANYUWANGI CERDAS“.

            2.   MISI 

  1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan.

  2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan.

  3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

  4. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

  5. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan swasta sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan.

 

3.  RUANG LINGKUP TUGAS

  1. Merumuskan kebijakan dalam rangka perencanaan dan pengembangan dibidang pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati

  2. Melaksanakan usulan pendirian, penetapan dan penyelenggaraan sekolah pada pendidikan dasar dan menengah;

  3. Mengatur dan mengawasi penerimaan didik, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan dan pembangunan gedung sekolah, tenaga teknis, uang sekolah, ijasah dan perpustakaan sekolah;

  4. Merumuskan kebijakan teknis dan perencanaan bidang pemuda olah raga dan pendidikan non formal dan pendidikan khusus.

  5. Melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan pendidikan pemuda olah raga dan pendidikan non formal yang melipuri program pengembangan anak remaja dan pemuda serta kegiatan pendidikan masyarakat;

  6. Mengawasai segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok;

  7. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit  terkait,lembaga-lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan, pembinaan dan pengurusan serta pengendalian program pendayagunaan dibidang pendidikan pemuda dan olah raga dan pendidikan non formal

  8. Menyelenggarakan dan membina olah raga dan kesenian ;

  9. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

  10. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

  12. Menyampailan laporan hasil evaluasi,saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

 

B.  STANDART PELAYANAN

1.  IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

1.1. PERSYARATAN UMUM

1.1.1.  Merupakan hasil study kelayakan dimana memuat ;

a.      latar belakang dan tujuan pendirian sekolah,

b.      Bentuk dan nama sekolah,

c.       Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat,

d.     Sumber peserta didik,

e.      Guru dan tenaga kependidikan serta rencana pengembangannya,

f.        Sumber pembiayaan selama sekurang-kurangnya 5 tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional dan proyeksi aliran dana,

g.      fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan,

h.      peta pendidikan serta hasil study kelayakan

i.        Kesimpulan study kelayakan

1.1.2.      Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah ( RPS )/Rencana Pengembangan Sekolah ( RPS) yang merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan. RPS memuat materi pokok komponen sbb. :

a.      Visi dan misi

b.      Kurikulum

c.       Peserta didik

d.     Ketenagaan

e.      Sarana prasarana

f.        Organisasi

g.      Pembiayaan

h.      Manajemen sekolah

i.        Peran serta masyarakat

j.        Rencana pentahapan pelaksana

1.1.3.      Sumber peserta didik, tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan sesuai dengan SPM

1.1.4.      Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegiatan belajar muatan local. Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan cirri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

1.1.5.      Penyelenggara berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan disekolah sekurang-kurangnya selama lima tahun

1.1.6.      Sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal pada setiap jenjang pendidikan

1.1.7.      Penyelenggara sekolah yang berbadan hukum/Akta yayasan dan bukti registrasi dari Kementrian kehakiman dan HAM ( bagi sekolah swasta )

 

1.2. PERSYARATAN KHUSUS

1.2.1.  Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK)

a.      Merupakan hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan.

b.      Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah ( RPS ) yang merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan.

c.       Sarana prasarana sesuai dengan Permendiknas No. 58/2009 Tentang Standar PAUD berupa : gedung/ruang kelas minimal untuk kelompok A dan B, ruang kantor, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kesehatan,KM/WC siswa/guru, ruang tunggu terbuka, ruang terbuka/speeloods, ruang perpustakaan dan sarana bermain luar/dalam/peralatan edukatif ( sesuai dengan standart minimal ) dengan  luas lahan minimal 300 m² milik yayasan atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 20 tahun.

d.     Persyaratan  minimal sumber peserta didik, tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan sbb . :

Ø      Sumber peserta didik  sekurang-kurangnya 10 siswa

Ø      Tenaga kependidikan : 1 orang kepala sekolah, 2 orang guru tamatan S-1 Paud atau Psikologi dari prog. Studi yang terakreditasi

Ø      Tenaga non kependidikan/administrasi : 1 orang penjaga sekolah, 1 orang petugas kebersihan minimal SM

e.      Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegiatan belajar muatan local. Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

f.        penyelenggara berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan/Referensi bank yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan disekolah sekurang-kurangnya selama lima tahun

g.      Penyelenggara sekolah yang berbadan hukum/Akta yayasan dan bukti registrasi dari Kementrian kehakiman dan HAM ( bagi sekolah swasta )

 

1.2.2.      Pendirian Sekolah Dasar ( SD)

a.      Merupakan hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan

b.      Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah ( RPS ) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan

c.       Sarana prasarana sesuai dengan SPM ( PP 19 /2005 Tentang Standart Sarana Prasarana ) berupa : gedung/ruang kelas minimal 6 ruang, Ruang pimpinan, Ruang Guru, ruang perpustakaan, R. Lab IPA , Ruang ibadah, Ruang UKS, KM/WC guru, KM/WC siswa,dengan luas lahan minimal 1.340 m² untuk lantai 1 (satu) , 790 m² untuk lantai 2 (dua) dan 710 m² untuk lantai 3(tiga) atas nama yayasan/penyelenggara sekolah  atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 20 tahun .

d.     Persyaratan  minimal sumber peserta didik, tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan sbb . :

Ø      Sumber peserta didik  sekurang-kurangnya 10 siswa

Ø      Tenaga kependidikan ( sesuai dengan Permendiknas No. 16/2007 ) : 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru tamatan S-1/D-4 bidang PGSD/MI atau Psikologi pada program study yang sudah terakreditasi untuk setiap kelas, 1 orang guru agama dan 1 orang guru penjaskes sesuai dengan bidangnya

Ø      Tenaga non kependidikan : 1 orang penjaga sekolah, 1 orang petugas TU

e.      Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegiatan belajar muatan local. Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

f.        Penyelenggara berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan/referensi bank yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan disekolah sekurang-kurangnya selama lima tahun

g.      Penyelenggara sekolah yang berbadan hukum/Akta yayasan dan bukti registrasi dari Kementrian kehakiman dan HAM

h.      Jarak maksimum 3 Km berjalan kaki melalui lintasan yang tidak membahayakan /1000 jiwa dilayani 1 SD/MI

 

1.2.3.      Pendirian Sekolah Menengah Pertama ( SMP)

a.      Hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan

b.      Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah ( RPS ) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan

c.       Menyediakan  sarana sesuai PP 19/2005 tentang Standar sarana prasarana berupa : minimal 3 ruang kelas dengan rasio 2 m²/peserta didik, Ruang pimpinan, Ruang Guru, Ruang Tata usaha, Ruang Perpustakaan, Ruang Lab. IPA, Ruang BP, UKS ,Ruang bermain/olah raga ( sesuai dengan SPM) dengan luas lahan minimal 1.440 m²untuk bangunan lantai 1status tanah Hibah/wakaf atau  membeli dan atau atas nama yayasan/penyelenggara sekolah  atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 20 tahun .

d.     Tersedianya calon siswa berdasarkan study kelayakan sekurang-kurangnya 20 anak

e.      Penyediaan tenaga kependidikan sesuai dengan Permendinas No. 16/2007  Tentang Kualifikasi akademik dan Kompetensi Guru :

  • 1 orang kepala sekolah,

  • 1 orang guru tamatan S-1/D-4 bidang program sesuai dengan mata pelajaran/diampu dan 1 orang guru bimbingan/konseling sesuai dengan latar belakang pendidikannya

f.        Penyediaan tenaga non kependidikan sesuai dengan Permendiknas No. 24/2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi sekolah : 1 orang penjaga sekolah dan 1 orang tenaga Tata usaha minimal tamatan SM

g.      Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegiatan belajar muatan lokal

h.      Penyediaan pembiayaan disertakan refenrensi Bank yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan sekurang-kurangnya selama 5 tahun

i.        Penyelenggara sekolah yang berbadan hukum/Akta yayasan dan bukti registrasi dari Kementrian kehakiman dan HAM

j.        Jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidakmembahayakan atau Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs

 

1.2.4.  Pendirian Sekolah Menengah Atas ( SMA)

a.      Hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan

b.      Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah ( RPS ) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan

c.       Menyediakan sarana sesuai dengan SMP ( PP19/2005 Tentang Standar Sarana Prasarana ) berupa minimal 3 ruang kelas dengan rasio luas lahan 2m²/peserta didik , Ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha,Ruang perpustakaan,Ruang Lab IPA ,Ruang UKS, BP, KM/WC siswa/guru , tempat bermain/olah raga ( sesuai dengan SPM) dengan luas lahan minimal 2.170 m² untuk bangunan lantai 1 ( Hibah/wakaf atau  membeli ) atas nama yayasan/penyelenggara sekolah  atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 20 tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan

d.     Tersedianya calon siswa berdasarkan study kelayakan sekurang-kurangnya 20 anak

e.      Penyediaan tenaga kependidikan sesuai Permendiknas 16/2008 Tentang Kualifikasi akademik dan Kompetensi Guru  : 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru minimal tamatan S-1/D-4 sesuai dengan bidangnya unuk setiap mata pelajaran serta 1 orang guru bimbingan/konseling sesuai dengan latar belakang pendidikannya

f.        Penyediaan tenaga non kependidikan : 1 orang penjaga sekolah dan 1 orang tenaga Tata usaha

g.      Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegiatan belajar muatan local

h.      Penyediaan pembiayaan disertakan refenrensi Bank yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaansekurang-kurangnya selama 5 tahun

i.        Penyelenggara sekolah yang berbadan hukum/Akta yayasan dan bukti registrasi dari Departemen kehakiman dan HAM

j.        Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa.Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru.

 

1.2.4.      Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK)

a.      Hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan

b.      Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah ( RPS ) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan

c.       Sesuai dengan pemetaan pendidikan

d.     Pembukaan /pemilihan program dilakukan atas dasar kesesuaian kebutuhan tenaga kerja daerah serta potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah minimal untuk 2 program

e.      Program Keahlian yang akan dibuka mengacu pada potensi sumber daya alam yang akan dikembangkan dengan sector unggulan ( merupakan hasil Re-engenering )

f.        Adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha dan Dunia Industri dan unit produksi yang akan dikembangkan sekolah untuk membantu kelancaran terlaksananya Pendidikan Sistim Ganda

g.      Menyediakan sarana ( sesuai Permendiknas No. 40/2008 Tentang standar Sarana SMK/MAK) berupa Ruang pembelajaran umum terdiri dari : ruang kelas dengan rasio luas ruang 2m²/peserta didik , Ruang perpustakaan, Ruang Lab IPA, Ruang Komputer. Ruang lab.Bahasa, Ruang Praktek dan ruang Penunjang terdiri: ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, Ruang Konseling,Ruang UKS, Ruang ibadah, Ruang Osis  dan KM/WC siswa/guru ,Ruang gudang dan tempat bermain/olah raga dengan luas lahan minimal 1.5 ha untuk bangunan lantai 1 dan Luaslantai bangunan dihitung berdasarkan banyak dan jenis program keahlian, serta banyak rombongan belajar di masing-masing program keahliandengan status Hibah/wakaf atau  membeli atas nama yayasan/penyelenggara sekolah  atau penguasaan tanah dan prasarana bangunan sekolah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 20 tahun serta bukti kepemilikan sarana pendidikan

h.      Tersedianya calon siswa berdasarkan hasil study kelayakan sekurang-kurangnya 20 anak

i.        Penyediaan tenaga kependidikan ( Permendiknas No. 16/2007: 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru minimal tamatan S-1/D-4 bidang/program sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu (guru Adaptif/ normatif/ produktif ) serta 1 orang guru bimbingan/ konseling dan agama sesuai dengan latar belakang pendidikannya

j.        Penyediaan tenaga non kependidikan  sesuai dengan Permendiknas No. 24/2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi sekolah yaitu : 1 orang penjaga sekolah dan 1 orang tenaga Tata usaha minimal tamatan SM

k.      Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegaitan belajar muatan local

l.        Penyediaan pembiayaan disertakan refenrensi Bank yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaansekurang-kurangnya selama 5 tahun

m.   Penyelenggara sekolah yang berbadan hukum/Akta yayasan dan bukti registrasi dari Departemen kehakiman dan HAM

 

1.3.  BIAYA

Nihil ( tidak ada dasar hukum)

1.4. TEMPAT & WAKTU

Tempat  Ijin Pendirian  :

Ijin Pendirian Sekolah baru untuk Sekolah Negeri ditujukan Kepada : Bupati Banyuwangi  Jl. A. Yani No. 100 Banyuwangi, sedangkan untuk sekolah swasta diditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi Jl. KH. Agus Salim No. 5  Banyuwangi Cq. Sekretariat Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Bidang Rendiksarpras

Waktu Ijin Pendirian

Ijin pendirian sekolah baru dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam ) bulan sebelum Tahun Pelajaran baru

1.5.  LAMA WAKTU

1.      selambat-lambatnya 3 bulan ; Pemrakasa/ Penyelenggara/ Panitia Pendiri sekolah wajib menerina tentang persetujuan/penolakan atas rencana pendirian dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.Banyuwangi, berdasarkan hasil study kelayakan, masukan dari tim penilai , rencana tata ruang ( RUTR) dan masukan dari instansi terkait ( untuk sekolah negeri )

2.      Selambat-lambatnya 2 tahunSetelah mendapatkan pertimbangan persetujuan, Pemrakasa melalui panitia pendiri sekolah mengajukan usul pendirian sekolah dengan kelengkapan persyaratan kepada Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olah Raga untuk sekolah swasta  dan kepada Bupati untuk sekolah negeri

3.      Selambat-lambatnya 1 minggu , Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga menetapkan pendirian sekolah swasta yang memenuhi syarat dan mengusulkan penetapan pendirian  sekolah Negeri kepada Bupati

 

1.6.  PROSEDUR PENGAJUAN

Prosedur Pengajuan ijin Pendirian Sekolah:

1.      Pemrakasa/penyelenggara/yayasan/Panitia mengajukan usul rencana pendirian sekolah baru kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi untuk sekolah swasta dan kepada Bupati untuk sekolah negeri ;

2.      Setelah menerima masukan dari Tim Penilai  serta hasil study kelayakan atas rencana pendirian sekolah ; Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten ; akan memberikan jawaban tentang persetujuan/penolakan kepada Pemrakasa/Penyelenggara/Panitia Pendiri sekolah;

3.      Setelah mendapatkan pertimbangan persetujuan. Pemrakasa/Panitia/Penyelenggara sekolah, mengajukan usul pendirian sekolah dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan kepada Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan olah Raga Kabupaten Banyuwangi Cq Sekretariat Tim Penilai Pendirian sekolah baru up.Bidang Rendiksarpras untuk diproses lebih lanjut

 

1.7. PROSEDUR PENYELESAIAN

BAGAN ALUR PENYELESAIAN LAYANAN

PENDIRIAN SEKOLAH BARU

( DASAR KEPMENDIKNAS No.060/U/2002 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN SEKOLAH)

 

1.8. SPECIFIKASI PRODUK

a.     SK. Kelembagan Pendirian Sekolahbaru

b.    Piagam Ijin Penyelenggaraan sekolah swasta  yang berlaku selama 3 tahun

c.      Piagam Nomor Statistik Sekolah ( NSS)

d.    Piagam Nomor Identitas Sekolah ( NIS)

e.     Piagam Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

1.9. PETUGAS YANG TERLIBAT

  • Untuk Pendirian  Sekolah Negeri :

Pejabat/Petugas yang terlibat :  Sekretaris Daerah,Bagian Umum Pemda ,Bagian Perlengkapan Pemda, Bagian,Hukum Pemda, Bagian Organisasi Pemda, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah dan Inspektorat Kabupaten.

  • Untuk Pendirian  Sekolah Swasta :

Pejabat/Petugas yang terlibat  : Sekretaris Dispendikpora ,Bagian Rendiksarpras, Bagian Dikdasmen, Pengawas Sekolah, Penyusunan Program dan  unsur Badan Musyawarah Penyelenggara Sekolah Swasta (BMPS)

 

1.10. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

Sarana dan prasarana berupa : Kendaraan operasional , meja kursi , Komputer, Alat Tulis dan Ruangan ber AC

1.11. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

a.      Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi Alamat :               Jl. KH. Agus Salim No. 5 Banyuwangi

b.      Telpon  Kantor : 0333-424680 atau Fax : 0333- 429080

c.       Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2.      IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN KHUSUS (TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB)

2.1.   PERSYARATAN

a.      Merupakan hasil study kelayakan dimana dijelaskan tujuan pendirian sekolah, bentuk dan nama sekolah, dukungan masyarakat, sumber peserta didik, guru dan peserta didik, sumber dana, fasilitas lingkungan dan pola pendidikan

b.      Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah ( RPS ) merupakan pedoman dasar pengembangan sekolah untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun dan disusun berdasarkan hasil Study kelayakan

c.       Sarana prasarana sesuai dengan SPM ( Permediknas No. 33 /2008 tentang Standart sarana Prasarana SDLB/SMPLB dan SMLB yaitu berupa : 1) Satu SDLB memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar peserta didik dengan satu atau beberapa ketunaandengan luas lahan minimal 1.770 m² untuk bangunan lantai 1 dan 640 m² untuk bangunan 2 lantai, 2) Satu SMPLB memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar peserta didik dengan satu atau beberapa ketunaandengan luas lahan minimal 1.770 m² untuk bangunan lantai 1 dan 640 m² untuk bangunan 2 lantai ,3)Satu SMALB memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar peserta didik dengan satu atau beberapa ketunaandengan luas lahan minimal 1.070 m² untuk bangunan lantai 1 dan 590 m² untuk bangunan 2 lantai

 

d.     Persyaratan  minimal sumber peserta didik, tenaga kependidikan dan tenaga non kependidikan sbb . :

  • Sumber peserta didik  sekurang-kurangnya  5 siswa untuk   TKLB / SDLB ,dan  SMPLB/SMALB

  • Tenaga kependidikan sesuai SPM ( Permendiknas No. 16/2007 tentang Kompetensi Guru:

  • untuk TKLB : 1 orang kepala Sekolah dan 1 orang guru tamatan S-1 tamatan Prog. Pendidikan Khusus,

  • untuk SDLB : 1 orang kepala Sekolah dan 2 orang guru tamatan S-1 tamatan Prog. Pendidikan Khusus untuk setiap kelas

  • untuk SMPLB/SMALB  : 1 orang kepala Sekolah , 4 orang guru tamatan S-1/D-4 tamatan Prog. Pendidikan Khusus atau S-1/D4 sesuai mata pelajaran yang diajarkan/diampu.

  • Tenaga non kependidikan :

  • untuk TKLB/SDLB/ SMPLB/ SMALB: 1 orang penjaga sekolah dan 1 orang petugas TU

e.      Kurikulum/Program Kegiatan belajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum /program kegiatan belajar muatan local. Kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

f.        Penyelenggara berkewajiban menyediakan sumber pembiayaan/Referensi bank yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan disekolah sekurang-kurangnya selama lima tahun

g.      Penyelenggara sekolah yang berbadan hukum/Akta yayasan dan bukti registrasi dari Kementrian kehakiman dan HAM

 

Selanjutnya mengenai Biaya, Tempat, waktu, lama ,prosedur, spesifikasi produk ,Kompetensi petugas yang terlibat,Sarana Prasarana pelayanan,Pelayanan informasi dan pengaduan : sama dengan pendidikan formal yang disebutkan diatas .

                                                                          

3.      IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar Hukum :

1.      SK Bupati No. 52 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan sebagian tugas dan kewenangan pemrintahan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

2.      Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 421.7/405/429.102/2005 Tentang Pembentukan Tim Penilai Ijin Perpanjangan Sekolah Swasta di Kabupaten Banyuwangi

 

3.1.      PERSYARATAN

a.      Surat Pengantar dari Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi   ( khusus  TK/SD mengetahui Camat )

b.      Profil Sekolah terkini

c.       Foto copy SK.Kelembagaan

d.     Foto copy Piagam Ijin Penyelenggaraan sekolah yang lama

e.      Foto copy Piagam NSS/NIS

f.        Foto copy Akta yayasan

g.      Foto copy kepemilikan tanah/Surat keterangan dari pejabat yang berwenang

h.      Foto copy Piagam Akreditasi

 

3.2.      BIAYA

Nihil ( tidak ada dasar hukum)

3.3.   TEMPAT DAN WAKTU

Tempat : Dispendikpora Cq. Sekretariat Tim Penilai Perpanjangan Penyelenggaran Sekolah Swasta Bidang Rendiksarpras

Waktu  :  selambatnya-lambatnya 30 hari sejak habis masa berlakunya Ijin Penyelenggaraan

 

3.4.      LAMA WAKTU PENYELESAIAN

Lama Penyelesaian : selambat-lambatnya 1 Minggu

 

3.5.   PROSEDUR PENGAJUAN

a.      Penyelenggara/yayasan membuat surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan sekolah swasta yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi ( mengetahui Camat bagi TK/SD ) dilengkapi dengan melampirkan Profil terkini, serta foto copy SK.ijin yang lama,Piagam Akreditasi sekolah, akta yayasan serta bukti kepemilikan sarana prasarana

b.      Permohonan disampaikan ke Bagian Umum/Persuratan Dispendikpora Kab.Banyuwangi oleh Penyelenggara/yayasan atau langsung oleh Sekolah

c.       Tim akan mengevaluasi ijin perpanjangan penyelenggaran sekolah, dan selanjutnya bagi yang memenuhi syarat akan diusulkan penerbitan ijin penyelenggaraan sekolah kepada Kepala Dispendikpora Kab.Banyuwangi

 

3.5.   PROSEDUR PENYELESAIAN PELAYANAN ( BAGAN/ALUR)

BAGAN/ALUR PENYELESAIAN IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

 

3.6.  SPESIFIKASI PRODUK

- Piagam Penyelenggaran Sekolah Swasta yang berlaku 3 tahun

3.7.   KOMPETENSI PETUGAS

Petugas Administrasi : 1 orang

Petugas lapangan        : 3 orang

 

3.7.   SARANA PRASARANA PELAYANAN

Kendaraan operasional, Komputer,Meja Kursi,Alat Tulis Kantor

3.8    PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

- Telpon : 0333-424680 Fax : 0333 -429080

- Email : Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Telepon  Kantor : 0333-424680 atau HP. : 081 231 35467

 

4.      IJIN PENAMBAHAN/PERUBAHAN BIDANG PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK

Dasar Hukum :

  1. Kepmendiknas Nomor : 060/U/2002 Tenteng Pedoman Pendirian sekolah Baru

  2. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/636/KEP/429.012/2004 Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta di Kabupaten Banyuwangi

 

4.1 PERSYARATAN

Sama dengan ijin pendirian SMK dan proposal dilengkapi alasan tertulis

4.2. BIAYA

 Nihil

4.3. TEMPAT DAN WAKTU

Tempat : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Cq Sekretariat Tim Penilai Bidang Rendiksarpras

Waktu : sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum Tahun Ajaran Baru

4.4. LAMA WAKTU PENYELESAIAN

Selambat-lambatnya 3 bulan

4.5. PROSEDUR PENGAJUAN

  1. Permohonan tertulis berupa Proposal beserta kelengkapan persyaratan

  2. Proposal disampaikan oleh penyelenggara/Yayasan atau langsung oleh sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.Banyuwangi

  3. Tim Penilai akan melaksanakan Tinjau lapangan ke sekolah

  4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.Banyuwangi akan menetapkan penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada SMK yang memenuhi syarat atas usul Tim Penilai

4.6.   PROSEDUR PENYELESAIAN PELAYANAN( BAGAN/ALUR)

Sama dengan Bagan pada Ijin Pendirian SMK

4.7.  SPESIFIKASI PRODUK

Piagam Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dengan Perubahan /Penambahan Bidang/Program

4.8.      KOMPETENSI PETUGAS

Petugas administrasi : 2 Orang

Petugas Lapangan      : 5 orang

4.9.  SARANA PRASARAN PELAYANAN

Kendaraan operasional , Komputer,Alat Tulis Kantor

4.10. PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

- Telpon Kantor : 0333-424680 Fax : 0333 -429080

- Email : Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Telepon Kantor : 0333-424680 atau HP. : 081 231 35467

 

5.      VALIDASI MUTASI SISWA NASIONAL

5.1.      PERSYARATAN

a.      Surat keterangan mutasi dari sekolah lengkap dengan Nomor Induk Siswa Nasional ( NISN)

b.      Surat kesediaan menerima dari sekolah yang dituju : Nama Sekolah, Alamat sekolah,Kabupaten/Provinsi

c.       Raport siswa

 

5.2.      BIAYA

Nihil

5.3.      TEMPAT & WAKTU

 Tempat : Bidang Rendiksarpras/operator Dapodik Jardiknas

 Waktu : Pada jam kerja

 

5.4.   LAMA PENYELESAIAN

 Lama penyelesaian  : 15 menit ( tergantung koneksi internet)

5.5.      PROSEDUR PENGAJUAN

 

MUTASI KELUAR

a.      Siswa melapor kepada kepala sekolah asal untuk mendapatkan surat ijin pindah keluar dengan membawa syarat-syarat kelengkapan untuk melakukan mutasi

b.         Siswa menyerahkan surat ijin pindah keluar dari kepala sekolah asal dan dokumen syarat lain kepada Operator Dapodik Sekolah

c.   Operator Dapodik Sekolah login ke situs operator dan memilih menu Siswa > Pindah Siswa > Pengajuan Pindah Keluar.

d.        Operator Dapodik Sekolah melakukan entry data, meliputi :

  • NISN siswa bersangkutan.

  • Nomor surat ijin mutasi dari sekolah asal.

  • NPSN sekolah tujuan.

e.   Print-out 5 (lima) lembar surat pengantar pindah keluar siswa (sebagai tanda bukti keberhasilan entry data).

f.     Pada hasil print-out tersebut terdapat 7 digit kode khusus dari sistem Dapodik pusat sebagai penanda validasi dari/ke sistem.

g.      Pada hasil print-out tersebut terdapat kode khusus dari sistem database pusat sebagai penanda validasi dari/ke sistem.

h.      Kelima surat hasil print-out tersebut ditandatangani oleh kepala sekolah dan distempel Sekolah asal.

i.     Siswa melapor ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dengan membawa tanda bukti pindah keluar yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Dinas Pendidikan mengesahkan pindah keluar siswa

j.    Catatan jika disekolah  tidak memiliki operator dapodik :  siswa/orang tua siswa dapat langsung ke operator Dapodik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi untuk dapat dilakukan validasi mutasi siswa secara nasional.

MUTASI MASUK

a.      Siswa menyerahkan surat pengantar Pindah Keluar Siswa dari sekolah asal kepada sekolah tujuan.

b.      Kepala sekolah tujuan membuat surat penerimaan Pindah Datang Siswa bersangkutan berdasar surat pengantar Pindah Keluar Siswa dari sekolah asal.

c.       Siswa/sekolah melaporkan persetujuan Pindah Datang Siswa dari kepala sekolah tujuan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.Banyuwangi.

d.     Operator Dapodik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.Banyuwangi login ke situs operator dan memilih menu Siswa > Pindah Siswa > Persetujuan Pindah Datang.

e.      Operator Dapodik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.Banyuwangi melakukan entry data, meliputi:

  • NISN siswa.

  • Nomor surat Persetujuan Pindah Datang Siswa.

  • Entry 7 digit kode validasi yang terdapat pada surat pengantar Pindah Keluar Siswa dari sekolah asal.

  • Keterangan/Catatan lain yang diperlukan.

f.        Print-out 3 (tiga) lembar surat keterangan Persetujuan Pindah Datang Siswa (sebagai tanda bukti keberhasilan entry data).Pada hasil print out tersebut terdapat kode khusus dari sistem database pusat sebagai penanda validasi dari sistem.

g.      Ketiga surat hasil print-out tersebut ditandatangani dan distempel Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi.

h.      Menyerahkan 2 (dua) lembar surat yang telah distempel kepada siswa yang bersangkutan yang kemudian 1 (satu) lembar ditujukan kepada sekolah tujuan sebagai laporan (pengantar) kepindahan siswa, dan 1 (satu) lembar disimpan sebagai arsip siswa. Sedangkan 1 (lembar) lainnya disimpan sebagai arsip Dinas Pendidikan Kab.Banyuwangi.

5.6.      PROSEDUR PENYELESAIAN PELAYANAN     

 

5.7.   SPESIFIKASI PRODUK

Specifikasi produk mutasi siswa berupa : Tanda Bukti Ptrsetujuan Mutasi siswa

5.8.    KOMPETENSI PETUGAS YANG TERLIBAT

Jumlah SDM yang dibutuh kan 2 orang : 1 orang Operator Dapodik dan 1 orang pejabat yang berwenang menandatangani

5.8.   SARANA PRASARANA PELAYANAN

Sarana prasarana pelayanan berupa : Komputer beserta jaringan internet, meja kursi, alat tulis kantor

5.9.    PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

Pelayanan Informasi : Operator dapodik kab.Banyuwangi melalui Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atau melalui HP. 085258002597 atau 08123135467

 
Created on 26 March 2013

Persyaratan  Penyelenggaraan PNF

PKBM(Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

 

1.            Ruang Lingkup

1.1              Pedoman ini berisikan persyaratan penyelengaraan PKBM

1.2              Pedoman ini dapat digunakan dalam pengembangan, pemeliharaan dan pelayanan PKBM

 

2.            AcuanNormatif

 Acuan  yang digunakan dalam pedoman ini adalah:

2.1              Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2.2              PeraturanPemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

2.3              Surat Keputusan Mendiknas No 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF)

2.4              IWA2. Quality Management system Guidelines for the Application of ISO 9001:2000 in education.

2.5              Kebijakan BAN PNF tahun 2007

2.6              Standar yang berlaku

 

3.            Istilah dan Definisi

3.1              Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang

 

3.2              Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

 

3.3              Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

 

3.4              Jenis Pendidikan adalah kelompok yang yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

 

3.5              Satuan Pendidikan Non Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

 

3.6              Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari atas PKBM, lembaga pelatihan, kelompok belajar, kelompok belajar, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

3.7              PKBM (Pusat Kegiatan Masyarakat)adalah tempat pembelajaran dan sumber informasi bagi masyarakat yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, berisi berbagai jenis keterampilan fungsional yang berorientasi pada pemberdayaan potensi setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

 

3.8              Kursus dan Pelatihan diselenggarakanbagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.   

 

3.9              Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

 

3.10          Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan

 

3.11          PesertaDidik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang PKBM

 

3.12          Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

 

3.13          Pendidikadalah tenaga kependidkan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan

 

3.14          Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

 

3.15          Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian , penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pendidikan.

 

3.16          Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

 

3.17          Akreditasiadalah kegiatan penilaian kelayakan suatu program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

 

3.18          Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Non Formal (BAN-PNF)adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan PNF dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

 

3.19          Surat Tanda Akreditasi adalah dokumen formal atau satu set dokumen yang secara legal dapat dipertanggung jawabkan yang menyatakan pemberian akreditasi kepada satuan PNF untuk suatu Program PNF.

 

3.20          Simbol Akreditasiadalah Simbol/Logo akreditasi yang diterbitkan oleh BAN-PNF untuk digunakan oleh Satuan PNF yang terakreditasi, yang menunjukkan status akreditasi mereka sekaligus mengindikasikan langsung kelayakan PKBM

 

3.21          Banding  adalah Permintaan dari Lembaga Penyelenggara PNF untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang dirasakan merugikan yang dibuat BAN-PNF terkait dengan penilaian kesesuaian status akreditasi PNF.

 

3.22          Asesor Akreditasiadalah Seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan tugas untuk melaksanakan akreditasi terhadap kelayakan program dalam satuan PNF, baik secara perorangan maupun sebagai bagian dari tim akreditasi sesuai dengan persyaratan dan tugas yang ditetapkan oleh BAN-PNF 

 

3.23          Penyelenggara PKBM adalah Suatu lembaga atau satuan PNF PKBM  yang mengikuti proses Akreditasi sesuai dengan pedoman BAN-PNF, mencakup kegiatan permohonan, evaluasi, keputusan lisensi, surveilen dan lisensi ulang. Penyelenggara PKBM merupakan obyek akreditasi oleh BAN-PNF.

 

3.24          Sistem Penjaminan Mutuadalah dokumen dan rekaman kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan yang mencakupi struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber untuk menerapkan manajemen dan pengelolaan mutu, serta dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

 

3.25          Panduan Mutu  adalah suatu dokumen yang berisi kebijakan mutu, sistem mutu, dan pelaksanaan mutu dalam suatu organisasi. Panduan mutu dapat juga membuat dokumen lain yang berhubungan dengan pengaturan mutu PNF.

 

3.26          Surveilenadalah kegiatan-kegiatan penilaian ulang kelayakan Program PNF dalam satuan PNF yang dilakukan oleh BAN-PNF sehubungan dengan aspek dan lingkup akreditasi setelah dilakukan akreditasi, misalnya:

-          melakukan kegiatan survei lapangan

-          meminta kepada penyelenggara Program PNF untuk menyiapkan/menyediakan dokumen dan rekaman2 yang dibutuhkan seperti rekaman audit, hasil quality control untuk  membuktikan kebenaran kegiatan Program PNF .

-          memonitor dan mengawasi  kinerja penyelenggara Program  PNF.

3.27          Penundaan Akreditasiadalah penundaan sementara pemberlakuan akreditasi pada suatu program dalam satuan PNF selama maksimal satu tahun untuk lembaga (satuan PNF) yang sedang dalam proses akreditasi..

 

3.28          Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

3.29          Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan PKBM yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

 

3.30          Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan dalam Program PNF

 

3.31          Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan PKBM

 

3.32          Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

 

3.33          Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang  diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam PKBM

 

3.34          Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan PKBM

 

 

 

 

3.35          Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun untuk PKBM

 

3.36          Standar Penilaian Pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik PKBM

 

3.37          Dokumenadalah format yang menjadi perencanaan untuk dilaksanakan (sebelum diisi data), seperti formulir, panduan mutu, prosedur, instuksi kerja dan fotokopi.

 

3.38          Rekamanadalah catatan hasil pelaksanaan dan pengisian dari dokumen, seperti hasil formulir yang telah diisi, instruksi kerja dengan fotokopi yang telah diisi

 

3.39          KategoriPersyaratan Dikelompokan dalam:

3.38.1          Harus apabila komponen/unsur yang disebutkan dalam persyaratan tidak terpenuhi (non confirmity) pada program dalam satuan PNF akan mempengaruhi menurunnya mutu PNF secara langsung (major defect).

3.38.2          Seharusnya apabila komponen/unsur yang disebutkan dalam persyaratan tidak terpenuhi (non confirmity) pada program dalam satuan PNF akan berpotensi menurunkan mutu PNF (minor defect).

3.38.3          Sebaiknya apabila komponen/unsur yang disebutkan dalam persyaratan tidak terpenuhi (non confirmity) pada program dalam satuan PNF akan mempengaruhi kinerja PNF (efesiensi, efektifitas dan produktifitas).

 

4.            Persyaratan Umum

4.1        Setiapprogram dan satuan PNF harus memenuhi standar sesuai dengan UU  RI No 20/2003 Pasal 35 ayat (1), aspek yang perlu di standarisasi terdiri atas 8, yaitu: 1) isi, 2) proses, 3) kompetensi lulusan, 4) pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, 5) sarana dan prasarana, 6) pengelolaan, 7) pembiayaan, dan 8) penilaian.

 

4.2        Kedelapan standar ini sebaiknyaditingkatkan secara berencana, berkala, dan berkelanjutan. 

 

4.3        Kriteriaakreditasi satuan dan PKBM harus menggunakan standar yang berlaku.

 

4.4        Kepatuhanterhadap program sistem manajemen lembaga seluruh rekaman dan dokumen yang terkait dengan persyaratan dalam delapan standar ditetapkan kriteria sebagai berikut:

4.4.1        Rekaman harus akurat

4.4.2        Rekaman harus mutakhir

4.4.3        Rekaman harus dapat dibuktikan

4.4.4        Dokumen harus benar dan akurat

4.4.5        Prosedur monitoring harus diikuti dengan baik

4.4.6        Tindakan koreksi harus dilakukan bila tidak terdapat kesesuaian

4.4.7        Modifikasi Program PNF yang digunakan harus mendapat persetujuan dari pimpinan lembaga penyelenggara kursus Otomotif

5.      Standar Isi

5.1  Kurikulum

5.1.1        PKBM seharusnya memiliki struktur kurikulum

5.1.2        PKBM harus memiliki model kurikulum

5.2  Evaluasi Kurikulum

5.2.1        PKBM seharusnya memiliki bentuk evaluasi kurikulum

5.2.2        PKBM seharusnya memiliki prosedur penetapan model kurikulum

5.2.3        PKBM seharusnya memiliki frekuensi evaluasi kurikulum

5.2.4        PKBM seharusnya memiliki pelaku evaluasi kurikulum

 

6.      Standar Proses

6.1  Program Pembelajaran

6.1.1        PKBM harus memiliki 3 jenis program pembelajaran

6.1.2        PKBM harus memiliki 1 jenis program keterampilan

6.1.3        PKBM harus memiliki 1 jenis program keterampilan unit usaha

 

7.      Standar Kompetensi Lulusan

7.1  Profil Kompetensi

7.1.1        PKBM harus memiliki prosedur penentuan kompetensi utama

7.1.2        PKBM harus memiliki prosedur penentuan kompetensi penunjang

7.1.3        PKBM harus memiliki prosedur penentuan kompetensi lainnya

 

8.      Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

8.1  Pendidik

8.1.1        PKBM seharusnya memiliki kualifikasi pendidik

8.1.2        PKBM harus memiliki kompetensi pendidik

8.1.3        PKBM sebaiknya melakukan pengembangan karir pendidik

 

8.2  Tenaga Kependidikan

8.2.1        PKBM seharusnya memiliki kualifikasi tenaga kependidikan

8.2.2        PKBM harus memiliki kompetensi tenaga kependidikan

8.2.3        PKBM sebaiknya melakukan pengembangan karir tenaga kependidikan

 

9.      Standar Sarana dan Prasarana

9.1  Prasarana

9.1.1        PKBM harus memiliki prasarana tanah

9.1.2        PKBM harus memiliki prasarana gedung

 

9.2  Sarana

9.2.1        PKBM harus memiliki sarana ruang

9.2.2        PKBM seharusnya memiliki sarana pustaka

9.2.3        PKBM sebaiknya memiliki sarana ICT

 

 

10.  Standar Pengelolaan

10.1           Perencanaan Program

10.1.1    PKBM seharusnya memiliki visi, misi dan tujuan lembaga

 

 

10.2           Pelaksanaan Program Kerja

10.2.1    PKBM harus memiliki identitas kepemilikan yang jelas

10.2.2    PKBM harus memiliki penyelenggara dan menjalin kemitraan

10.2.3    PKBM seharusnya memiliki struktur organsasi

 

10.3           Pengawasan dan Evaluasi

10.3.1    PKBM seharusnya memiliki bentuk prosedur pengawasan

 

10.4           Pelaporan dan Pengelolaan SIM

10.4.1    Lembaga  kursus seharusnya memiliki bentuk prosedur pelaporan

 

11.  Standar Pembiayaan

11.1           Pendanaan

11.1.1    PKBM sebaiknya memiliki sumber dana

11.1.2    PKBM seharusnya memiliki kebijakan penggunaan dana

 

12.  Standar Penilaian

12.1           Pengukuran

12.1.1    PKBM sebaiknya memilki bentuk prosedur penetapan bentuk pengukuran

12.1.2    PKBM sebaiknya memilki tipe prosedur penetapan bentuk pengukuran

 

12.2           Evaluasi

12.2.1    PKBM sebaiknya memilki bentuk prosedur penetapan bentuk evaluasi

12.2.2    PKBM sebaiknya memilki tipe prosedur penetapan bentuk evaluasi

 

Twitter

Kontak Kami

Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi

Jl. KH. Agus Salim No. 5 Banyuwangi

Telp/Fax (0333) 424680/429088

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video Sain & Teknologi