DRAFT PPDB 2013

UJI PUBLIK PPDB 2013

DRAFT

BUPATI BANYUWANGI

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR :

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIKBARU PADA

SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

 

 

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang :

a.      Bahwa penerimaan peserta didik baru dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;

b.     Bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;

c.      Bahwa Ujian Sekolah pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah bagi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik baru;

d.     Bahwa sehubungan dengan huruf a, bdan cdi atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak – Kanakdan Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangitahun pelajaran 2013/2014.

Mengingat   :

1.     Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.     Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3.     Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4.     Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5.     Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6.     Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

7.     Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8.     Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9.     Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

10.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

11.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

12.  Keputusan Menteri Agama RI nomor368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsnawiyah dan Madrasah Aliyah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tanggal.. Januari 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional;

14. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor:0011/P/BSNP/XII/2013tanggalJanuari 2013tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian NasionalSekolah Menengah  Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah  Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013;

15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur Nomor 1884.4/   /103.02/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta DidikBarupada Satuan Pendidikandi Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2013/2014;

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan         :

Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.     Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikandari satuan pendidikanyang jenjangnya setingkat lebih rendah;

2.     Satuan Pendidikan meliputi TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLA, SMA/MA/SMALB, dan SMK;

3.     Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didikbaru  pada satuan pendidikandari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama;

4.     Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP),Madrasah Tsanawiyah (MTs),Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),Sekolah Menengah Atas luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan  dan Kantor KementerianAgama Kabupaten Banyuwangi;

5.     Nilai Ujian Nasional (UN) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN);

6.     Ijazah adalah dokumenresmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didikbaru  telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan;

7.     Surat Keterangan  Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional;

8.     Program Kejar Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;

9.     Program Kejar Paket B adalah program pendidikan pada jalurpendidikannon formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;

10.  Dinas Kabupaten adalah Dinas Pendidikan yang menangani bidang pendidikanKabupaten Banyuwangi;

11.  Kantor KementerianAgama adalah Kantor KementerianAgama Kabupaten Banyuwangi yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan;

12.  Piagam Prestasi adalah piagam kejuaraan lomba Bidang Akademis maupun Non Akademis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag Kabupaten, Kepanitiaan Tingkat Kabupaten/Kecamatan, Dinas Pemuda dan Olah Raga , KONI, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, PMI, Kwartir Pramuka.

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

 

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan :

1.     Obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didikbaru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;

2.     Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk;

3.     Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;

4.     Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, ras dan golongan;

5.     Kompetitif artinya sistem penerimaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

Pasal 4

1.     Persyaratan calon peserta didik baru TK/RAadalah :

a.      berusia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;

b.     berusia lebih dari 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B;

2.     Persyaratan calon peserta didik baru TKLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 4 tahun;

3.     Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD/MI adalah :

a.      berusia 7 – 12 tahun wajib diterima;

b.     telah berusia 6 tahun dapat diterima,apabila kelas masih belum terpenuhi,anak berusia 5,5 tahun dapat diterima dengan rekomendasi Konselor sekolah/madrasah;

4.     Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SDLB adalah anak berkebutuhan khusus berusia minimal 6 tahun.

5.     Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP/MTs adalah :

a.      telah lulus SD/SDLB/MI memiliki ijazah/STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus, SKHUN/SKYBS; atau

b.     telah lulus Program Paket A, memiliki ijazah dan STL Program Paket A setara SD;dan

c.      berusia setinggi – tingginya 18 tahun awal tahun pelajaran baru;

6.     Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB adalah anak yangtamat danlulus SD/SDLB/MI memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/Program Kejar Paket A memiliki ijazah dan STL Program Paket A setara SD dan memiliki SKHUN serta minimal berusia 12 tahun;

7.     Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMA/MA adalah:

a.      telah lulusSMP/MTs memiliki ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUN/SKYBS;atau

b.      telah lulus Program Paket B, memiliki ijazah dan STL Program Paket B setara SMP;

c.       berusia setinggi-tingginya 21 tahun awal tahun pelajaran baru;

8.     Persyaratan calon peserta didik baru kelas X SMALB adalah anak yang tamat dan lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK/SKHUN/SKYBS atau Program Paket B setara SMP dan memiliki SKYBS serta minimal berusia 15 tahun;

9.     Persyaratan calon peserta didik kelas X SMK adalah sebagai berikut :

a.      telah lulus SMP/MTs memiliki ijazah/STTB dan STL/STK dan memiliki SKHUN/SKYBS;

b.     Program Paket B, memiliki ijazah dan STL program Paket B setara SMP;

c.      berusia setinggi-tingginya 21 tahun awal tahun pelajaran baru;

d.     memiliki syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasikompetensikeahlian pada satuan pendidikanyang dituju;

Pasal 5

1.     Jumlah peserta didikbarupada TK dalam satu rombongan belajar maksimum20orang;

2.     Jumlah peserta didikbarupada TKLB dalam satu rombongan belajar maksimum5 orang.

3.     Jumlah peserta didik baru pada SDdalam setiaprombongan belajar maksimum36orang;

4.     Jumlah peserta didik baru pada SDLB  dalam setiap rombongan belajar maksimum8 orang;

5.     Jumlah peserta didikbarupada SMP dalam setiaprombongan belajar maksimum36orang;

6.     Jumlah peserta didik baru pada SMPLB dalam setiaprombongan belajar maksimum8 orang;

7.     Jumlah peserta didikbarupada SMAdan SMKdalam setiaprombongan belajar maksimum36orang;

8.     Jumlah peserta didik baru pada SMALB dalam setiaprombongan belajar maksimum8 orang;

9.     Khusus Sekolah Standar Nasional jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar untuk SD maksimum 28 orang, untuk SMP, SMA, dan SMK maksimum 32 orang;

10.  Khusus program Akselerasi, jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar maksimum 20 orang;

11.  Khusus SMK yang melaksanakanprogram unggulan Direktorat Pembinaan SMK (SMK Besar, SBI, Invest) menyesuaikan dengan kompetensi keahlian, peralatan, dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK;

12.  Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar berlaku sejak kelas awal sampai kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta;

Pasal 6

1.     Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikandengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang;

2.     Dalam rangka memenuhi asas penerimaan peserta didik baru, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan pasal 6 ayat ( 1 ) di atas, jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru adalah sebagai berikut :

Selengkapnya (disini)